EUDR: Tantangan Baru Ekspor Kayu Indonesia ke Eropa - Bagian 6

Fokus: Audit Kepatuhan Koordinat Geolokasi dan Sistem Verifikasi Lahan

Sebagai kelanjutan dari pembahasan regulasi deforestasi Uni Eropa, bagian keenam ini memfokuskan analisis pada aspek paling teknis dan krusial: metodologi pengumpulan, verifikasi, dan audit data geolokasi plot lahan hutan.

Sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis EUDR, verifikasi tidak lagi mengandalkan tanda tangan segel stempel dokumen fisik semata, melainkan sinkronisasi langsung dengan platform basis data geospasial terpusat Uni Eropa (EU Information System).

Ketentuan Format Koordinat Digital

Otoritas pengawas Uni Eropa menetapkan standar spesifik untuk data spasial yang dapat diterima:

1. Plot Lahan di Bawah 4 Hektar: Cukup menggunakan satu pasang titik koordinat desimal (Latitude dan Longitude) dengan minimal 6 digit di belakang koma untuk menjamin akurasi hingga rentang 1 meter.
2. Plot Lahan 4 Hektar ke Atas: Wajib menyertakan poligon tertutup yang mencakup seluruh titik perimeter keliling batas kepemilikan lahan.
3. Standar Proyeksi Peta: Seluruh data harus dikonversi ke sistem koordinat bumi standar WGS 84 (EPSG:4326) dan diserahkan dalam format digital terbuka seperti GeoJSON atau WKT (Well-Known Text).

Pemanfaatan Teknologi Citra Satelit oleh Otoritas Eropa

Importir Eropa tidak sekadar mengunggah angka koordinat; platform EUDR secara otomatis mencocokkan titik koordinat tersebut dengan arsip citra satelit resolusi tinggi dari program observasi bumi Copernicus Sentinel-2 dan citra historis NASA/USGS Landsat.

Melalui perbandingan citra satelit sebelum dan sesudah batas waktu 31 Desember 2020:

• Jika area koordinat tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 terdeteksi masih berupa tutupan hutan lebat (forest canopy cover > 10% dengan pohon setinggi > 5 meter), lalu mengalami deforestasi menjadi area terbuka atau perkebunan non-hutan, maka produk yang berasal dari koordinat tersebut otomatis ditolak.
• Sebaliknya, kayu yang berasal dari hutan produksi lestari, kebun agroforestri tua, atau kawasan tebang pilih berizin yang mempertahankan tutupan kanopi akan lolos saringan otomatis (automated clearing).

Kesiapan Ekosistem Perkayuan Nasional

Tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia adalah sinkronisasi antara peta tata ruang nasional, izin kehutanan kementerian, dan sertifikat hak milik lahan masyarakat. Seringkali terjadi perbedaan batas (discrepancy) antara batas fisik di lapangan dengan data peta garis pemerintah.

Oleh karena itu, asosiasi dan konsorsium eksportir kayu Indonesia terus bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan bahwa peta dasar kehutanan Indonesia diakui secara resmi dalam sistem pabean Uni Eropa, sehingga terhindar dari klaim deforestasi yang keliru.